Pati, Guna mewujudkan Pemerintahan yang berbasis teknologi Informasi  (e- government ) dan meningkatkan efisiensi, efektifitas  transparansi  dan akuntabilitas penyelenggaran Pemerintahan maka para Pejabat SKPD di Kabupaten Pati  harus melek teknologi informasi dan komunikasi, untuk itu diperlukan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan penerapan  teknologi tersebut sesuai dengan anggaran yang ada, demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Pati  ( Drs. Desmond Hastiono, MM.) dalam  kata sambutan pada Pelatihan Teknologi Informasi Bagi Kepala SKPD Kabupaten Pati di Ruang Pragola Setda Kabupaten Pati

Lebih lanjut ditegaskan bahwa kepemilikan gedget bukan hanya untuk mengirim SMS atau  untuk percakapan saja  tetapi dapat digunakan untuk memasukan aplikasi yang berhubungan dengan perkantoran ( e-office ) dengan program yang ada saat ini .

Dalam laporannya , Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati ( Tri Hariyama, SH,MM ) mengatakan bahwa  diselenggarakannya  Pelatihan  dimaksudkan  untuk terciptanya integrasi ,sinkronisasi dan sinergi antar SKPD di Pemerintahan Daerah dalam perencanaan, penyelenggaraan dan pengembangan e-government. Setelah itu diharapkan dapat memahami dan menguasai bidang TIK pada jajaran Kepala SKPD didalam Penyelenggaraan e-Government.

Sebagai komitmen dari  pelaksanaan e-Government di Kabupaten Pati telah dikeluarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Rencana Induk  e-Government  Pemerintahan Kabupaten Pati tahun 2015 - 2019 dan Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2015  tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Secara teknis di Kabupaten Pati telah terbangun Infrastruktur Jaringan  yang  terkoneksi di Ruang Bupati Pati, Sekretaris Daerah , BKD, DPPKAD , BAPPEDA  dan Dishubkominfo, tersedianya Hot Spot di 6 titik , Jaringan Telekomunikasi Digital (Video Conferene ) dan terbangunnya Dashboard Informasi Online Kabupaten Pati.

Dalam paparannya tentang Pengembangan e-Government , Kasi Aplikasi Layanan Kepemerintahan Daerah Direktorat e- Government  Kementrian Komunikasi dan Informatika  ( S.Juliandry Simanungkalit ), mengatakan  bahwa Reformasi Birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi ) ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Hal ini merupakan transformasi dari penyelenggaraan Pemerintahan secara manual ke Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis TIK.Untuk program aplikasi yang dikembangkan dan diterapkan saat ini adalah Aplikasi Perkantoran si MAYA.

photo/ gambar : www.digitalgov.gov