PATI – Dari 15 kriteria yang ditetapkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI sebagai daerah peduli dengan HAM, salah satu penyumbang nilai paling anjlok di Pati menyangkut soal persentase rumah tak laik huni.


Dengan banyaknya rumah yang tak laik huni, suatu daerah dinilai tidak peduli dengan hak asasi manusia. Artinya, masih banyak warga Pati yang tak memiliki rumah laik huni karena mendapatkan skor nol dalam penilaian dari Kemenkumham.

Karena itu, Pemkab Pati ingin menggelontorkan dana sebanyak Rp 597,5 juta untuk melakukan pemugaran terhadap rumah yang dinilai tak laik huni. Hal itu diharapkan untuk meningkatkan kualitas hidup warga Pati yang masih tinggal di rumah tak laik huni.

”Ini bukan bantuan yang kali pertama. Beberapa waktu lalu, kami juga sudah memberikan bantuan renovasi rumah senilai Rp 8,3 miliar dari Dinas Cipta Karya,” kata Bupati Pati Haryanto, Jumat (18/12/2015).

Ia mengimbau kepada 96 kepala keluarga (KK) di 38 desa di 13 kecamatan yang mendapatkan dana pemugaran rumah bisa memanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. ”Kami harap tak ada lagi rumah tak laik huni di Pati,” tandasnya.

Sumber : http://www.murianews.com