Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Harya Wibisana menyatakan bahwa pihaknya mengedepankan kehati-hatian dalam menyikapi laporan keterlibatan PNS dalam kegiatan Pilkada serentak. Menurut dia, langkah tersebut tidak terlepas dari laporan yang diterimanya. Tak jarang, kehadiran PNS dimanfaatkan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan dalam rangkaian pesta demokrasi itu.

“Perlu kehati-hatian, karena banyak yang menjebak, ada pertemuan mereka diundang, tak ada omongan kaitan itu tapi tiba-tiba ada spanduk dukungan, kemudian dianggap tak netral, ini yang kita lihat betul,” katanya Rabu (4/1).

Menurut dia, tak jarang situasi tersebut dapat berimbas kepada perlakuan terhadap PNS di lingkungan kerjanya mengingat terjadinya pergantian kepemimpinan di daerah. “Dalam kasus jebakan itu, tak perlu saya sebutkan daerahnya, beruntung kepala daerahnya yang baru terpilih bisa bersikap bijak karena tak jarang kejadian itu malah bikin ribut,” jelas Bima.

Untuk menghindari godaan selama Pilkada, Bima Harya Wibisana menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan sosialisasi agar PNS di daerah tetap mampu menjaga netralitasnya. Pihaknya pun melakukan kerjasama dengan lintas kementerian di antaranya seperti Kemendagri, Kemenpan RB, dan Bawaslu. BKN tak memungkiri kemungkinan PNS di daerah tergoda untuk mendukung salah satu calon bahkan turut menjadi Timses.

“Kami tentu menyiapkan sanksi, kita lihat juga kadarnya, namun sebelum itu dijatuhkan yang berhak menyimpulkan ASN tersebut netral atau tidak adalah Bawaslu. Begitu disebut tak netral, kami langsung memprosesnya, yang jelas kita berharap mereka tetap netral,” jelasnya.

sumber: suaramerdeka.com