Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Direkotrat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri) untuk melakukan pelaksanaan terpadu menyangkut bela negara.

Mendagri menilai, bela negara bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Kepolisian melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.

"Saya minta Ditjen Polpum Kemendagri mempersiapkan metode kurikulum khusus bela negara, " ungkap Mendagri di Jakarta, belum lama ini.

Setidaknya menurut Mendagri, adanya pemahaman masyarakat terhadap bela negara. Mendagri juga mengungkapkan bela negara bukan dalam arti wajib militer.

"Termasuk PNS dan aparatur pemerintah pusat sampai ke daerah," ujar dia.

Disamping itu, guna mendukung program ini Mendagri juga telah meminta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM Kemendagri) untuk memfokuskan pada masalah bela negara dengan tidak memperbanyak diklat-diklat.

"Ini juga terkait BPSDM kita jangan terlalu banyak diklat fokus pada masalah bela negara," ungkap Tjahjo.

Mendagri juga tidak lupa mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk memilah-memilah informasi yang dapat mengganggu stabilitas dalam negeri, terlebih yang mengadu domba.

"Sekarang ini kebebasan semakin bebas, harus bisa memilah informasi mana yang fitnah dan mana yang kritik membangun," tutur Tjahjo.

sumber berita: http://www.kemendagri.go.id

sumber gambar: www.newmandala.org