Teknis dan Pemantapan Penyaluran Bantuan Non Tunai (PBNT) dilaksanakan di Ruang Rayung Wulan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Senin (8/10). Pertemuan ini, membahas mekanisme pemberian bantuan agar tidak terjadi kendala di lapangan sesudah bantuan ini berjalan. Demikian pula bagi penerima PBNT, diharapkan nantinya tidak mengalami kesulitan saat menerima bantuan.

Selaku perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Pati dalam rapat teknis itu, Wakil Bupati Saiful Arifin menegaskan Pemkab memberikan perhatian pada pemberian bantuan non tunai ini. "Kami dari Pemkab berkonsentrasi disini, yang mana kemarin bantuan berbentuk rastra (beras sejahtera.red) dan saat ini sudah menjadi bantuan pangan non tunai," tegasnya.

Safin mengungkapkan, perubahan pemberian bantuan juga melibatkan pihak ketiga. Dalam hal ini yang ditunjuk oleh pemerintah pusat adalah Bank Nasional Indonesia (BNI). Fokus Pemkab pada berjalannya bantuan ini, untuk memaksimalkan program. "Karena, seandainya program ini kurang berjalan lancar, maka yang akan kena imbasnya dan dicari-cari masyarakat adalah pemerintah daerah, bukan pihak ketiga atau dalam hal ini Bank BNI," tegas Wabup.

Dalam rapat teknis itu, Wabup menanyakan kesiapan pihak ketiga dalam pelaksanaan program. "Untuk itu kami benar-benar mempertanyakan bagaimana kesiapan baik semuanya termasuk dari pihak ke-3, karena di Oktober ini akan dimulai dengan waktu yang sudah ditentukan. "Untuk program-program yang sudah disepakati bersama oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, diharap BNI dan mitranya untuk menyalurkan bantuan pangan non tunai ini sesuai dengan harapan dan tepat sasaran," harap Safin

Secara tegas Safin pun mendukung adanya program yang sangat baik ini. Dimana dulunya berbentuk Rastra secara langsung, sedangkan pembagiannya sesuai pengalaman di lapangan tidak sesuai dengan target tujuan. "Kadang masyarakat yang tergolong mampu pun masih mau menerima bantuan Rasta tersebut, jadi tidak tepat sasaran. Dengan program baru ini, Pemkab mengharapkan pembagian dana sosial itu tepat sasaran dan yang terpenting jangan diembel-embeli politik," ujar Safin.

Safin juga menaruh harapan pada BNI agar benar-benar mengawasi dan menyalurkan  bantuan pangan senilai 220 ribu, yang diberikan tiap dua bulan. Oleh itu dari total 222 e-warung, Safin menegaskan kepada pihak BNI agar memperhatikan beberapa hal antara lain, pastikan e -warung benar benar warung sesuai yang produknya bukan warung yang dipaksakan ada. "Lalu, penyuplai sebisa mungkin melibatkan UMKM yang ada di Kabupaten Pati jangan hanya dari luar daerah saja. Untuk warung harus jelas dan ada tulisan e-warung sebab bila tidak dikhawatirkan masyarakat tidak tahu," tegas Wabup.

Sementara itu, Sekertaris Daerah Suharyono juga memberikan himbauan agar pemilik e-warung dikumpulkan dan diberi pengarahan sesuai apa saja tugas pokok- pokoknya. "Untuk penyuplai jangan hanya satu saja karena akan terjadi perbedaan harga yang tinggi, kelompok tani yang ada dapat dijadikan penyuplai sebab di setiap desa memiliki kelompok tani," himbau Sekda.

Setyo selaku perwakilan pihak BNI menyampaikan, pihaknya sudah menyiapkan 222 e-warung di 21 kecamatan. Total penerima bantuan berjumlah 106.493 keluarga. "Untuk tahun ini kartu akan disalurkan berjumlah 54.000 kartu yang mana akan dibagikan besok pada 9 Oktober sampai dengan 18 Oktober, mulai dari Margorejo sampai Sukolilo," pungkasnya. (po4/PO/MK)