Bertempat di ruang Pragolo Setda KabuKabupaten Pati, baru-baru ini digelar rapat koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Pati tahun 2018. Hadir dalam acara tersebut Bupati Pati, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pati yang diwakili oleh Sekretaris Dinsos, Camat se - Kabupaten Pati, para petugas PKH koordinator Pati serta para tamu undangan.

"Tujuan Rakor ini untuk melihat apakah program yang berjalan selama ini sudah tepat sasaran atau belum. Juga untuk perbaikan maupun penyempurnaan program yang selama ini sudah ada", tutur Haryanto.

Bupati juga menegaskan bahwa  program - program yang diluncurkan oleh pemerintah dari tahun ke tahun perlu untuk selalu diadakan evaluasi maupun penyempurnaan data. "Karena yang namanya data itu ketika di lapangan, terkadang tidak selalu valid. Karena para petugas PKH, belum secara maksimal melakukan pengecekan ke lapangan", terang Bupati.

Oleh karena itu, lanjutnya, dengan diadakannya rapat koordinasi ini, diharapkan program yang dijalankan beserta target - targetnya akan bisa sesuai dengan sasaran. "Kalau sudah sesuai sasaran, maka seharusnya angka kemiskinan menurun khususnya di Kabupaten Pati", ujarnya.

Bupati juga meminta agar para petugas PKH ini benar-benar bisa mengevaluasi dan menyampaikan laporan dari tahun ke tahun, apakah dari bantuan yang diberikan kepada target, sudah memberikan manfaat atau belum. "Jangan sampai sasaran yang ditetapkan petugas PKH ini malah menimbulkan kesenjangan", lanjutnya.

Diakui Bupati, bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah pusat terkait dengan kemiskinan memang sudah banyak sekali. "Oleh sebab itu, bantuan yang diberikan oleh para PKH ini, harus benar - benar dipastikan apakah sampai ke target sasaran seperti kepada para ibu hamil, para penyandang difabel, serta orang - orang kurang mampu yang sesui dengan kategori maupun variabel. Karena orang yang tidak mampu mempunyai banyak variabel", jelas Haryanto.

Jadi, imbuh Bupati, program dan data - data terkait hal ini memang harus di sempurnakan, agar tak salah sasaran. "Karena apabila terjadi kesalahan data maupun target sasaran, ujung - ujungnya adalah Pemkab yang akan disalahkan, padahal Pemkab sudah mengakomodir semaksimal mungkin terkait penerima bantuan", pungkasnya.(fn3/FN/MK)