Bupati Pati, Senin (4/2), menghadiri rapat koordinasi tim penanggulangan kemiskinan Kabupaten Pati  di ruang Penjawi Setda Pati. Turut hadir pula di acara tersebut, wakil bupati, Sekda, kepala BPS Pati, dan para pimpinan OPD.

Bupati Haryanto mengatakan jika berbicara tentang data dalam hal ini adalah data terkait penanggulangan angka kemiskinan di Pati, dari dulu hingga sekarang tidak pernah sama, berbeda - beda dan apa yang diinginkan oleh Kementrian pusat ke jajaran bawah, belum pernah mendapatkan satu sumber data yang benar - benar valid.

"Lebih - lebih jika terdapat program yang harus segera direalisasikan namun datanya belum ada atau belum siap biasanya diambil dari data di tahun sebelumnya. Padahal semestinya data di tahun sebelumnya ini sudah tidak layak digunakan kembali", terang Haryanto.

Satu contoh, lanjut Bupati, seperti bantuan non tunai memang menggunakan data dari tahun 2015 padahal saat ini sudah berada di tahun 2019.

"Oleh sebab itu rapat koordinasi ini sebetulnya untuk memverifikasi data yang sebenarnya.Berdasarkan data dari BPS bahwa angka kemiskinan 9,9% , jika mengacu pada RPJMD, angka tersebut baru dicapai di tahun 2021", terang Haryanto.

Justru sebelum memasuki tahun tersebut, menurut Bupati, Pemkab sudah mencapainya terlebih dahulu.

"Oleh karena itu jika kepala desa berani, pasti akan ketemu data yang sebenarnya sebab nanti juga ada musyawarah desa dan dari data yang ada nanti dipilah - pilah ketemulah data personal yang akurat", pungkasnya. (fn3/FN /MK)