Bupati memberi penjelasan terkait dana realokasi dan refocusing APBD 2020 untuk penanganan Covid-19, usai Launching Sistem Antrian Online BPJS di Pendopo Kabupaten Pati (28/5). Bupati meluruskan isu yang berkembang di medsos terkait realokasi anggaran. Ia menepis anggapan Pemkab Pati tidak transparan dalam penanganan Covid-19.

“Hal ini adalah tidak benar karena dana tersebut belum digunakan secara keseluruhan, jadi kegiatan penanganan wabah Covid- 19 di Kabupaten Pati masih jalan," jelasnya didampingi Sekda Pati.

Bupati menegaskan jumlah anggaran realokasi / refocusing APBD Kabupaten Pati sebesar 137 miliar, bukan 139 miliar.

Ia juga menerangkan bahwa realokasi anggaran yang telah dibuat sebelumnya, sebesar 32 miliar ternyata tidak memenuhi syarat dari ketentuan pemerintah pusat. Sehingga akhirnya penyaluran dana alokasi umum (DAU) Pemkab Pati harus ditunda.

"Tadinya hanya 32 miliar. Namun setelah ada petunjuk dari pemerintah pusat akhirnya kita me-realokasi dan refocusing lagi. Untuk yang kedua hasil akhirnya menjadi Rp 137.144.301.000," tegas Bupati.

Bupati juga mengungkapkan bahwa rencana alokasi penganggaran dana realokasi dan refocusing bukan untuk bantuan sosial semata. Melainkan perencanaan alokasi anggaran dibagi pada 3 bidang yaitu : pertama bidang kesehatan Rp 34.286.000.000, kedua bidang jaring pengaman sosial Rp 75.430.301.000 dan bidang ke tiga yaitu penguatan ekonomi Rp 27.428.000.000. Sehingga jumlah total semuanya Rp 137.144.301.000.

Saat ini, Pemkab Pati baru mencairkan anggaran penanganan Covid-19 sebesar 7,9 miliar. Penggunaan anggaran ini, diperuntukkan bagi pembelian APD, masker, alat rapid tes serta yang  berkaitan dengan penanganan Covid-19, pencairan bansos, dan penguatan UMKM. Bupati menjelaskan hingga kini anggaran tersebut masih berjalan dan belum habis seluruhnya.

"Untuk apa semuanya itu? Ya untuk kegiatan kegiatan dalam rangka pencegahan covid-19 ini, seperti kegiatan bidang Kesehatan, BPBD, Satpol, kemudian bantuan sosial dan UMKM," imbuh Bupati.

Haryanto berharap masyarakat tidak khawatir dengan pengelolaan APBD di masa pandemi. Ia menekankan tidak ada niatan untuk mencari keuntungan pribadi di tengah wabah. Bupati bahkan berpesan kepada Sekda dan seluruh jajaran agar tidak mencari keuntungan di tengah kesusahan ini.

"Kalau saya niat mencari keuntungan untuk apa saya memprakarsai sumbangan dari Korpri yang jumlahnya tidak sedikit yaitu 1,2 miliar. Belum lagi sumbangan dari pengusaha dan dari relawan-relawan," imbuh Bupati.

Terkait dengan alokasi dana, Bupati menjamin pengelolaannya secara terbuka. Bila masa pandemi berakhir, ia juga mempersilahkan adanya pengecekan juga audit penggunaan anggaran. "Itu tadi mudah- mudahan bisa menjawab yang selama ini di medsos, ada yang kata-katanya agak kasar tapi saya nggak papa itu karena mereka tidak tahu," tandasnya. (po2/PO/MK)