Terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional dan bermoral dalam rangka pelayanan prima melalui kepemerintahan yang baik.

1. Mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan serta memiliki moral yang baik.
2. Mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian.
3. Mendorong dan berperan dalam pelaksanaan otonomi daerah.
4. Mewujudkan aparat pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. Meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah.
6. Mewujudkan pelayanan prima aparatur daerah kabupaten Pati.

1. Memberikan pelayanan dibidang kepegawaian secara prima.
2. Menyiapkan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian.
3. Menyiapkan pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah.
4. Menyiapakan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah dibidang kepegawaian sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah.

Dengan kondisi kepegawaian saat sekarang dengan diberlakukannya otonomi daerah bertambah pula pegawai yang berasal dari instansi vertikal baik baik pusat maupun propinsi. Sehingga bertambah pula urusan kepegawaian yang harus ditangani Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati.
Adapun sasaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati adalah terlaksananya tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah secara berhasil guna, berdaya guna, efektif dan efisien.

Disaat sekarang kualitas Sumber Daya Manusia menjadi tuntutan perkembangan suatu organisasi, khususnya organisasi pemerintah. Dengan adanya tuntutan demikian, maka dalam pelaksanaannya Manajemen Sumber Daya Manusia diharapkan mampu memahami dan menerapkan hal-hal berikut :

Dengan memahami ketiga hal tersebut diatas, maka diharapkan terwujudnya aparatur, pemerintah yang peka dan tanggap terhadap situasi dan kondisi sat ini serta mampu mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dengan kondisi tersebut maka diperhitungkan mampu untuk memenuhi manajemen bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana sesuai dengan mandat reformasi pemerintah dibidang kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah. Sehingga dalam pelaksanaan manajemen Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati memiliki visi dan misi sebagai landasan tugas.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan maka analisis yang efektif dalam membantu mencapai solusi yang terbaik adalah melalui analisa lingkungan internal dan eksternal yang dihadapi.
Mengenali dan mengetahui pengaruh internal dan eksternal organisasi maka untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas perlu didorong dan ditumbuhkembangkan faktor-faktor yang memberi kekuatan (strength) serta peluang (opportunity) untuk dapat digunakan seoptimal mungkin untuk pengembangan organisasi dimasa mendatang. Sebaliknya faktor-faktor yang menghambat kelancaran dan kemajuan organisasi organisasi antara lain kelemahan (Weakness) dan ancaman (threat) harus dapat diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan pengaruh yang negatif terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi.

Sedangkan untuk strategi pelaksanaan program dituangkan dalam analisa SWOT telah berhasil merumuskan menganalisa lingkungan internal dan eksternal yaitu sebagai berikut :

1. Tersedianya dukungan Sumber Daya Manusia aparatur yang relatif tinggi
2. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang dapat mendukung aktifitas kerja setiap harinya.
3. Tersedianya dukungan dana yang memadai dalam pengembangan sumber daya aparatur.
4. Adanya dukungan / goodwill pimpinan dalam merespon perkembangan Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah.
5. Adanya dukungan peraturan / perundang-undangan tentang kepegawaian.
6. Adanya dukungan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah.
7. Adanya peran serta aparatur dan masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial terhadap kinerjaaparatur pemerintah.
8. Terbatasnya data kepegawaian yang tepat dan akurat.
9. Belum dikembangkan jabatan fungsional kepegawaian.
10. Ketentuan peraturan bidang kepegawaian yang masih sering berubah.

Untuk melaksanakan strategi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati melaksanakan beberapa kebijakan dan program antara lain :

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati secara berhasil guna, berdaya guna, efektif dan efisien dalam menentukan arah kebijakan untuk menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Dalam melaksanakan program-program pembangunan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati menurut target melaksanakan kebijakan internal atau hanya melayani Pegawai Negeri Sipil saja.

Untuk merealisasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada bidang aparatur sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
    Kegiatan prioritas:

5. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian sistem pengawasan internal dan pengendalian pengawasan pelaksanaan kebijakan KDH

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati pelaksanaan program pendidikan kedinasan dan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perlu kerjasama/kemitraan dengan Badan Kepegewaian Daerah Propinsi.
Untuk pelaksanaan kegiatan Diklat pendidikan penjenjangan struktural (Diklat Pim I, II dan III) dan Diklat prajabatan, baik dalam melaksanakan kegiatan Diklat Pimpinan dean Diklat Prajabatan maupun pengirimanperlu kemitraan dengan Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Tengah, mengingat pemerintah-pemerintah Kabupaten Pati sendiri belum mempunyai tenaga Widya Iswara
 

Untuk program dan kegiatan kewilayahan Badan Kepegawaian Daerah tidak melaksanakan kegiatan kewilayahan, Badan Kepegawaian Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan melaksanakan bidang aparatur. Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawian Daerah Kabupaten Pati dibiayai APBD kecuali seleksi penerimaan CPNS dibiayai APBN.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati., Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, penyusunan program dan petunjuk pembinaan dan pengembangan kepegawaian, melaksanakan mutasi pegawai dan tata usaha kepegawaian serta melaksanakan pendidikan dan latihan bagi pegawai daerah (Pasal 14).

1. Penyiapan, penyusunan, peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah:
2. Pencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah;
3. Penyiapan kebijakan teknis, pengembangan kepegawaian daerah;
4. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan perundang-undangan; e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dandari jabatan struktural atau fungsional sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan perudang-undangan;
6. Penyiapan dan penetapan pensiun;
7. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah; h. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
8. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
9. Penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Kepala Badan Kepegawaian Nasional;
10. Penyiapan dan pelaksanaan pendidikan dan latihan pegawai;
11. Penyusunan program, pengelolaan dan pelaksanaan, pendidikan dan latihan;
12. Pelaksanaan pembinaan siswa, penyusunan data pribadi siswa dan alumni, dokumentasi dan perpustakaan pendidikan dan latihan kabupaten;
13. Pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan serta bimbingan teknis pendidikan dan latihan;
14. Evaluasi pelaksanaan pendidikan dan latihan serta pelaporan;
15. Pengelolaan administrasi umum;
16. Pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungional.