Peran Indonesia dalam PKO

Partisipasi Indonesia di dalam Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB (PKOs – Peacekeeping Operations) didasari atas semangat Pembukaan UUD 1945, khususnya Alinea IV, tentang komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu komitmen tersebut juga tercermin di dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia, khususnya dalam hal upaya Indonesia untuk turut berperan aktif menjaga keamanan dan perdamaian internasional. Indonesia memiliki pandangan bahwa keberhasilan dari suatu misi perdamaian sangat bergantung kepada prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh seluruh anggota PBB, yaitu: persetujuan dari pihak-pihak yang bertikai (consent), memiliki mandat yang jelas, impartiality, dan non-use of force kecuali untuk membela diri dan mempertahankan mandat yang diemban dari PBB. Ukuran keberhasilan suatu misi perdamaian dapat dilihat dari kondisi negara yang tengah dilanda konflik. Kehadiran misi perdamaian seharusnya dapat mencegah terjadinya kembali konflik.

Dilihat dari perkembangan jumlah pasukan perdamaian Indonesia di PBB, terdapat peningkatan signifikan keterlibatan Indonesia setelah akhir tahun 2006 dengan pengiriman ke UNIFIL. Pra-pengiriman Pasukan Indonesian ke UNIFIL (sebelum tahun 2006), total personil Indonesia hanya berada pada level 300-an peacekeepers (posisi 44 dunia).

Hingga bulan Juli 2012, Indonesia menduduki peringkat 16 dari 117 negara dalam daftar kontributor OPP PBB dengan 1,902 personil (data PBB per 31 Juni 2012). Kontribusi tersebut terdiri dari 161 polisi, 25 military observers, dan 1.698 personil militer di 8 misi yaitu UNIFIL (1354, Lebanon), UNMISS (14, Sudan Selatan), UNISFA (1, Abyei Sudan), UNAMID (151, Darfur), MONUSCO(192, DRC), UNMIL (1, Liberia), MINUSTAH (178, Haiti), UNSMIS (11 Personil, Suriah).

Peningkatan kontribusi pasukan Indonesia tidak hanya terlihat dalam jumlah personil, namun juga penambahan performance unit. Indonesia telah mengirimkan korvetnya, KRI Hasannudin, untuk bergabung dalam Maritime Task Force (MTF) UNIFIL. Ini adalah kali keempat partisipasi dalam MTF setelah KRI Diponegoro (April 2009), KRI Kaisiepo (Agustus 2010), dan KRI Sultan Iskandar Muda (September 2011).

Indonesia juga telah memiliki visi untuk lebih mengembangkan peran dan partisipasinya di dalam Peacekeeping Operations (PKO)/Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP), khususnya meningkatkan peran ketiga komponen/unsur PKO yaitu; militer, polisi dan sipil. Untuk komponen militer, leading sector pengembangan telah dilakukan oleh Mabes TNI c.q. Pusat Misi Pemiliharaan Perdamaian (PMPP) dan bagi komponen polisi dilaksanakan oleh Mabes Polri yang juga memiliki Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian. Penggelaran Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB dari komponen TNI dan Polri akan tetap menjadi flagship kontribusi Indonesia di dalam berbagai misi perdamaian PBB.

Selain keterlibatan komponen TNI dan Polri, keterlibatan civilian experts semakin penting dan sejalan dengan evolusi dan pembahasan mengenai PKO dimana semakin mengemuka fenomena multidimensional peacekeeping operations dan diperlukannya “rapid deployment standards and ‘on-call’ civilian expertise”.

Sehubungan dengan perkembangan dimaksud, sesuai dengan lingkup tugasnya, Kemlu sedang menyiapkan kapasitas atau hub yang akan menangani civilian experts di tanah air dan menjadi venue untuk diseminasi substansi dan kurikulum yang terkait dengan isu-isu yang menjadi penanganan secara khusus oleh ahli-ahli sipil dimaksud. Selain itu, hub atau standing capacity untuk ahli-ahli sipil, sesuai dengan kepentingan polugri, dapat dimanfaatkan untuk partisipasi dan kerjasama yang berdimensi multilateral/PBB regional/kawasan, dan/atau untuk konteks bilateral. 

Peacekeeping Centre - Indonesian Peace and Security Centre/IPSC

Pada tanggal 20 Maret 2012, Sekjen PBB telah mengunjungi IPSC didampingi oleh Undersecretary General for DPKO, Mr Herve Ladsus. Dalam paparannya yang bertema “United Nations Peacekeeping: Challenges for Indonesia, the Region and Beyond”, Sekjen PBB antara lain menyampaikan: i) penghargaan atas pembangunan IPSC yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara luas; ii) penghargaan atas kontribusi Indonesia dalam berbagai misi perdamaian PBB sekaligus menjadi contoh nyata keberhasilan pasukan perdamaian dalam memenangkan hati dan pikiran para penduduk di wilayah tugas; dan iii) mengharapkan peningkatan partisipasi RI baik dalam bentuk personil maupun peralatan.

Indonesian Peace and Security Centre/IPSC di Sentul diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 19 Desember 2011 guna meningkatkan kesiapan Indonesia untuk berpartisipasi dalam berbagai misi pemeliharaan perdamaian. Perkembangan dunia internasional saat ini menuntut kesiapan Indonesia untuk menghadapi tantangan di bidang keamanan dan ketertiban dunia, diantaranya terjadinya open war maupun keikutsertaan dalam military operations other than war.