Serahkan DIPA 2016, Jokowi: Januari Proyek Segera Dimulai!

Administrator Selasa, 15 Desember 2015 Dilihat : 2,711 Cat : news,2015 0 Komentar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, untuk Kementerian Lembaga (KL) dan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia. Jokowi meminta semua proyek yang sudah dalam DIPA, harus segera jalan sejak awal tahun.

"Penyerahan DIPA ini merupakan keinginan kuat agar proses pelaksanaa pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih tepat waktu, dan memberikan dampak untuk perekonomian kita," ungkap Jokowi, dalam sambutannya, di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/12/2015).

"Selanjutnya saya minta berbagai kegiatan yang direncankan dapat segera dimulai, Januari dimulai, Januari dimulai, jangan sampai terlambat," tegas Jokowi.

Hal ini seiring dengan sudah ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016, pada tanggal 27 November 2015.

Berdasarkan hasil kesepakatan pemerintah dan DPR, total APBN 2016 bernilai Rp 2.095,7 triliun atau meningkat cukup tinggi dibandingkan APBN Perubahan 2015. Dari total tersebut distribusi 37,4% atau sekitar Rp 784,1 triliun dialokasikan melalui Kementerian Lembaga (KL).

Kemudian sebanyak 36,7% atau Rp 770,2 triliun di transfer ke daerah dan dana desa. Di samping itu ada Rp 541,4 triliun dana untuk belanja non KL yang akan disalurkan oleh Kemenkeu selaku Bendahara Umum Negara (BUN).

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menambahkan, alokasi untuk transfer ke daerah meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini merupakan bentuk pembangunan Indonesia dari pinggiran

"Tahun 2016 alokasi untuk transfer ke daerah dan dana desa meningkat signifikan. Bagaimana semangat kita membangun Indonesia dari pinggiran," ujarnya.

Sumber :detik.comPresiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, untuk Kementerian Lembaga (KL) dan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia. Jokowi meminta semua proyek yang sudah dalam DIPA, harus segera jalan sejak awal tahun. "Penyerahan DIPA ini merupakan keinginan kuat agar proses pelaksanaa pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih tepat waktu, dan memberikan dampak untuk perekonomian kita," ungkap Jokowi, dalam sambutannya, di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/12/2015). "Selanjutnya saya minta berbagai kegiatan yang direncankan dapat segera dimulai, Januari dimulai, Januari dimulai, jangan sampai terlambat," tegas Jokowi. Hal ini seiring dengan sudah ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016, pada tanggal 27 November 2015. Berdasarkan hasil kesepakatan pemerintah dan DPR, total APBN 2016 bernilai Rp 2.095,7 triliun atau meningkat cukup tinggi dibandingkan APBN Perubahan 2015. Dari total tersebut distribusi 37,4% atau sekitar Rp 784,1 triliun dialokasikan melalui Kementerian Lembaga (KL). Kemudian sebanyak 36,7% atau Rp 770,2 triliun di transfer ke daerah dan dana desa. Di samping itu ada Rp 541,4 triliun dana untuk belanja non KL yang akan disalurkan oleh Kemenkeu selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menambahkan, alokasi untuk transfer ke daerah meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini merupakan bentuk pembangunan Indonesia dari pinggiran "Tahun 2016 alokasi untuk transfer ke daerah dan dana desa meningkat signifikan. Bagaimana semangat kita membangun Indonesia dari pinggiran," ujarnya. Sumber :detik.com Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, untuk Kementerian Lembaga (KL) dan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia. Jokowi meminta semua proyek yang sudah dalam DIPA, harus segera jalan sejak awal tahun. "Penyerahan DIPA ini merupakan keinginan kuat agar proses pelaksanaa pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih tepat waktu, dan memberikan dampak untuk perekonomian kita," ungkap Jokowi, dalam sambutannya, di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/12/2015). "Selanjutnya saya minta berbagai kegiatan yang direncankan dapat segera dimulai, Januari dimulai, Januari dimulai, jangan sampai terlambat," tegas Jokowi. Hal ini seiring dengan sudah ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016, pada tanggal 27 November 2015. Berdasarkan hasil kesepakatan pemerintah dan DPR, total APBN 2016 bernilai Rp 2.095,7 triliun atau meningkat cukup tinggi dibandingkan APBN Perubahan 2015. Dari total tersebut distribusi 37,4% atau sekitar Rp 784,1 triliun dialokasikan melalui Kementerian Lembaga (KL). Kemudian sebanyak 36,7% atau Rp 770,2 triliun di transfer ke daerah dan dana desa. Di samping itu ada Rp 541,4 triliun dana untuk belanja non KL yang akan disalurkan oleh Kemenkeu selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menambahkan, alokasi untuk transfer ke daerah meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini merupakan bentuk pembangunan Indonesia dari pinggiran "Tahun 2016 alokasi untuk transfer ke daerah dan dana desa meningkat signifikan. Bagaimana semangat kita membangun Indonesia dari pinggiran," ujarnya. Sumber :detik.com