Keminiman anggaran untuk program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Pati tahun ini menjadi perhatian DPRD. Para wakil rakyat tersebut akan mengupayakan penambahan alokasi anggaran.

"Faktanya memang kurang.Maka perlu penambahan alokasi sekitar Rp. 6-7 miliar. Nanti bisa dialokasikan pada APBD Perubahan 2017, "ujar Ketua Komisi D DPRD Pati, Mussalam Mas"ul, kemarin.

Menurutnya, penambahan tersebut sangat penting diberikan. Mengingat, Jamkesda merupakan program yang bersentuhan langsung terhadap masyarakat. Pihaknya mengakui, telah membahas hal tersebut dengan Dinas Kesehatan (Dinkes).  Hasilnya, muncul estimasi besaran tambahan anggaran senilai Rp. 6 hingga 7 miliar.

Atas penambahan itu,maka total dana untuk program Jamkesmas  mencapai Rp. 16-17 miliar. Sebelumnya, Jamkesmas tahun ini hanya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11 miliar akan utang terus. Dampaknya akan banyak warga miskin yang tidak bisa tercover dalam program itu,"jelasnya.

Tak Terpenuhi

Pada 2016, jasa pelayanan Jamkesda yang belum terbayarkan pernah mencapai Rp. 5.3 miliar. Tanggungan tersebut tersebar di sejumlah unit usaha pelayanan ,seperti RSUD RAA Soewondo, RSUP Kariadi Semarang, RSJD Amino Gondohutomo Semarang,dan BKPM Pati. Pada tahun tersebut, penganjuran tambahan anggaran senilai lebih dari Rp. 11 miliar tidak bisa dipenuhi. Pasalnya, keuangan daerah tidak ada kebijakan rekonsiliasi.  Hal tersebut sebagai akibat penundaan penyaluran sebagaian Dana Alokasi Umum (DAU) oleh Pemerintah Pusat .

Mussalam yang juga anggota Fraksi PKB ini menambahkan. Jamkesda selalu menjadi perhatian serius legislatif. Tak hanya berkait penganggaran pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga menjadi pengawasan serius. "Mengenai penambahan anggaran tidak ada masalah. Tetapi pelayanan juga harus lebih baik lagi, terutama dalam pengurusan Jamkesda, "ucapnya.

sumber berita      : Suara Merdeka (Suara Muria, Rabu, 8 Maret 2017)

Gambar/Photo      : rpdkutim.com