Potensi alam dan posisi strategis Kabupaten Pati, rupanya menjadi perhatian bagi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan. Direktur Jendral Kekayaan Negara Isa Rachmatarwarta beserta rombongan Kementerian Keuangan hari ini (29/10) berkunjung di Kabupaten Pati untuk melihat sendiri potensi Pati, khususnya di bidang perikanan dan kelautan.

Usai mendatangi Tempat Pelelangan Ikan Juwana, rombongan Kementerian Keuangan dalam kunjungan kerja bertajuk Temu Masyarakat Nelayan dan Pelaku UKM Ekspor, langsung menuju PT Dua Putra Utama Makmur Tbk, salah satu perusahaan pengolahan hasil laut di Kabupaten Pati yang telah menjangkau mancanegara.

Dalam sambutannya, Isa menyampaikan permohonan maaf Menteri Keuangan Sri Mulyani yang urung hadir dalam kunjungan kerja hari ini, karena adanya masalah kesehatan setibanya di bandara A. Yani Semarang.

Menengok potensi Pati yang mempunyai wilayah pertanian, perkebunan, industri dan perikanan, Isa pun tak memungkiri Pati membutuhkan uluran tangan dari pemerintah pusat untuk lebih berkembang.

Pada kunjungannya kali ini, Dirjen Kekayaan Negara pun mengagumi hasil perikanan Kabupaten Pati, yang dihasilkan dari 8 Tempat Pelelangan Ikan yang membentang sepanjang 60 km dari Kecamatan di ujung utara Kabupaten Pati, yaitu Dukuhseti hingga ke kecamatan Batangan, perbatasan Kabupaten Pati di sebelah timur.

"Tentunya banyak pelaku UMKM / UKM di wilayah tersebut yang sudah barang tentu menyerap tenaga kerja, dan ini sangat membantu mengurangi angka pengangguran di Pati," imbuhnya.

Dalam kunjungan yang juga dihadiri oleh wakil bupati Saiful Arifin beserta forkompimda Pati, Bupati Haryanto menyampaikan "curahan hatinya" terkait rencana pembangunan tambat kapal di pelabuhan Juwana.

Haryanto menjelaskan, saat ini dibutuhkan pengembangan pelabuhan perikanan di Juwana. Selama ini sepanjang sungai Juwana dijadikan tambat labuh kapal (parkir) karena tidak tersedianya tempat tambat labuh kapal. "Untuk itu Pemkab Pati berusaha menyediakan tempat tambat labuh kapal seluas 12 hektar yang telah dimulai dengan pembangunan akses jalan menuju tempat tambat labuh kapal sehingga diharapkan tahun 2018 nanti sudah rampung dikerjakan," terangnya.

Kedatangan Dirjen Kekayaan Negara ini, menjadi harapan bagi Bupati agar pemerintah pusat mau membantu dengan memberikan dana alokasi khusus untuk pembangunan proyek tersebut. "Karena pusat pertumbuhan ekonomi di Juwana bisa menopang pertumbuhan ekonami di Kabupaten Pati, maka kami menaruh harapan besar dalam pengembangan pelabuhan ini," jelas Bupati saat memaparkan potensi Kabupaten Pati.

Terkait kebijakan cantrang, tak lupa Bupati kembali   memohon pada pemerintah pusat, untuk diadakan penundaan atau kebijakan baru. Karena untuk merubah untuk merubah alat tangkap pada kapal memerlukan waktu dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Demikian halnya dengan persyaratan perizinan melaut yang harus dimiliki oleh pelaku usaha perikanan tangkap. Bupati pun meminta adanya penyelesaian yang komprehensif. Dimana proses  turunnya surat jalan kapal membutuhkan penyederhanaan lagi.

"Selama ini untuk izin berlayar ada 27 surat ijin yang harus dipenuhi dimana hal ini sangat menyulitkan pengusaha kapal. Semoga ada reformasi perizinan kapal, agar Masyarakat Pati khususnya pelaku UMKM perikanan dan pengusaha kapal merasa nyaman," harap Bupati. (po2/PO/MK)