Pagi tadi, Bupati Pati Haryanto menerima penghargaan dari Presiden RI berupa tanda kehormatan  Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan Dalam Pengelolaan, Pengembangan dan Pembangunan Kelautan 2017. Penyerahan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo atas nama Presiden RI di Dermaga Muara Jati, Cirebon, Jawa Barat, Rabu ( 13/ 12).

“Alhamdulillah, saya tak menyangka sebelumnya, karena ini merupakan penghargaan tertinggi di bidang kelautan. Kami dianggap berhasil melakukan tindakan nyata dalam pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan. Selain itu, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanaman mangrove, hingga  mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga jadi poin plus kami. Di samping juga perikanan kita yang juga punya nilai lebih”, terang Bupati.

Suami Musus Indarnani ini juga menekankan bahwa capaian ini merupakan capaian bersama. “Jadi keberhasilan ini bukan  keberhasilan  saya saja tetapi keberhasilan masyarakat Kabupaten Pati terutama masyarakaat yang ada di wilayah pesisir utara. Karena itu saya ucapkan terima kasih kepada segenap elemen masyarakat yang telah ikut ambil bagian hingga penghargaan ini bisa diraih”, imbuhnya.

Haryanto berhasil memperoleh Satyalancana Wira karya bersama enam kepala daerah lain se-Indonesia. Tercatat diantaranya ada Bupati Pacitan, Probolinggo, Klungkung, Bone, Walikota Pariaman dan Pare-Pare.

Penyematan tanda kehormatan kepada para kepala daerah ini dilakukan bertepatan dengan puncak peringatan Hari Nusantara.

Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, yang datang mewakili Presiden Joko Widodo, mengatakan bahwa peringatan Hari Nusantara ini tidak hanya seremonial belaka. Menurutnya, perayaan ini akan memperkuat bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari, untuk dapat mewujudkan nawacita Indonesia sebagai poros Maritim.

"Deklarasi Djuanda merupakan tonggak penyatuan Republik Indonesia yang utuh antara pulau satu dengan pulau yang lain, sehingga tidak lagi terdapat wilayah laut internasional," ujar Tjahyo ketika membuka rangkaian acara peringatan Hari Nusantara tersebut.

"Jadi laut bukan pemisah tapi penyatu bangsa. Melalui Deklarasi Djuanda pula negara kepulauan bisa diterima secara internasional," tambah dia.

Dalam kesempatan itu, Tjahyo juga mengutip perkataan Presiden Jokowi Widodo yang menyatakan bahwa Indonesia telah lama memunggungi laut, samudera dan teluk. Padahal sebagai bangsa maritim laut adalah masa depan bangsa.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah mulai memperkuat ketahanan maritim Indonesia dengan salah satu upayanya yaitu memberantas illegal fishing, agar kekayaan laut Indonesia dapat dinikmati seutuhnya oleh masyarakat Indonesia. Selain itu pemerintah juga memaksimalkan laut untuk meningkatkan efisiensi logistik dengan membangun jalur tol laut.

"Ke depan akan kami usulkan program yang berkaitan dengan maritim akan dijadikan satu, jangan kemarin ada Sail Sabang (Aceh) sekarang Hari Nusantara (Cirebon) besok hari nelayan, dan sebagainya. Ini kalau dijadikan satu makin meriah semarak, dan efisien," kata Tjahyo.

Adapun Hari Nusantara adalah peringatan keberhasilan diplomasi Indonesia agar prinsip negara kepulauan diakui secara internasional melalui instrumen Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 1982. Pengakuan ini sebelumnya didahului oleh diumumkannya dalam Deklarasi Djoeanda tanggal 13 Desember 1957.

Berbagai atraksi dan kegiatan ditampilkan untuk menyemarakkan hari bersejarah ini. Antara lain, atraksi terjun bebas oleh TNI Angkatan Laut, demo Search and Rescue (SAR) Laut, dan sail pas kapal-kapal nelayan Indonesia.

Sementara itu, Menko Maritim Luhut Pandjaitan yang juga ketua dewan pengarah Hari Nusantara 2017, mengingatkan perlunya masyarakat Indonesia mengingat kembali posisi strategis Indonesia di kawasan. “Saya sebut ini sebagai posisi silang diantara dua samudera dan diantara dua benua besar, jadi Indonesia ini berada pada posisi yang strategis,” ujar Luhut.

Menurut Luhut, saat ini banyak masyarakat Indonesia yang tidak sadar betapa strategisnya posisi Indonesia dalam dunia internasional. Dengan posisi diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta diantara Benua Asia dan Australia, tambah Luhut, bangsa Indonesia perlu mengedepankan persatuan diantara perbedaan yang ada.

“Bangsa Indonesia harus kompak, harus mengurangi sebanyak mungkin perbedaan-perbedaan. Ya perbedaan itu adalah rahmat sekaligus juga bisa menjadi malapeteka kalau kita tidak mampu mengelolanya dengan baik,” tegas dia.

Luhut mengatakan, perlunya Indonesia mengontrol lalu lintas udara dan lalu lintas kapal. Namun hal itu perlu diimbangi dengan penguasaan teknologi dan peningkatan kemampuan SDM yang ada. (FN/FN/MK)