Kenaikan iuran premi BPJS Kesehatan dipredikasi akan kian membebani APBD Kabupaten Pati. Hal itu dikemukakan Bupati Pati Haryanto saat menghadiri Pertemuan Stakeholder RSUD Soewondo, hari ini, di di Aula Seruni Lt.4 RSUD Soewondo Pati.

“Peningkatan iuran BPJS itu justru akan jadi beban daerah karena APBD harus mengalokasikan lebih banyak dana untuk membayarkan iuran masyarakat tidak mampu atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS”, jelas Bupati.

Meski diakuinya, masalah ini tidak hanya terjadi di Pati tapi seluruh Indonesia. Haryanto pun mengaku setuju dengan konsep gotong royong BPJS. Namun dia berharap premi iuran BPJS tidak serta merta dinaikkan. Justru menurutnya, BPJS mestinya mengedukasi banyaknya kelompok masyarakat yang belum tertib membayar BPJS mandiri.

Menurut Bupati, seharusnya hal itu dulu yang dikerjakan, terlebih menurutnya selama ini masih banyak masyarakat yang menunggak pembayaran BPJS mandiri dan baru mengurus BPJS-nya kembali saat harus dirawat di rumah sakit.

Haryanto memahami, persoalan ini merupakan dilema bagi penyedia layanan kesehatan. "Karena kalau kita hanya dituntut untuk meningkatkan pelayanan tanpa diimbangi dengan sarana-prasarana dan anggaran yang memadai, sudah barang tentu kita tidak bisa," ujarnya.

Namun demikian, Haryanto menegaskan, sebisa mungkin masyarakat jangan sampai dirugikan dengan adanya permasalahan ini. Ia mengajak seluruh pihak penyedia layanan kesehatan untuk tidak mengendurkan pelayanan akibat merasa belum menerima hasil dari pelayanan yang telah diaksanakan selama ini.

Haryanto menyebut, melalui sebuah MoU, ia sebelumnya sudah pernah menyetujui untuk menanggung tunggakan BPJS dari APBD. "MoU dengan BPJS kalau tidak salah Rp 25 miliar yang saya tandatangani. Bupati berharap  di periode kedua pemerintahan baru Jokowi nanti akan ada solusi soal ini. (fn2/FN/MK)