Bupati Pati Haryanto hadiri pengajian umum dalam rangka Maulid Nabi sekaligus peresmian Gedung Workshop Pengolahan hasil pertanian Balai Latihan Kerja Komunitas Pondok Al Ikhlas di Desa Panjunan, Minggu (19/1/2020).

Pengajian ini juga dihadiri Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin bersama Kapolres Pati, Dandim 0718/Pati, Anggota DPR RI dan DPRD Kabupaten Pati.

Bupati mengapresiasi pendirian BLK komunitas di ponpes Al Ikhlas. Dengan adanya BLK di ponpes, menjadi nilai lebih untuk para santri. Mereka tak hanya memiliki ilmu keagamaan saja, tapi juga punya ilmu ketrampilan sesuai bidang masing-masing.

"Sehingga hal ini membantu pemerintah dalam rangka mengurangi angka pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan," ujarnya.

Berkaitan dengan BLK komunitas di pondok pesantren, Bupati mengimbau pihak ponpes untuk bekerja sama dengan BLK Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Pati dalam penyelenggaraan pelatihan.

"Karena kami juga punya anggaran dari pemerintah pusat, provinsi dari pemerintah daerah yang banyak sekali melaksanakan pelatihan. Mulai dari tata boga, tata rias kemudian juga kelas pertukangan dan lain-lain ada dan semuanya tidak diambil biaya justru pulang malah mendapatkan uang saku," jelas Bupati.

Bupati juga meyakinkan kepada para orang tua agar tidak khawatir untuk menyekolahkan anaknya di pondok pesantren.

"Karena sekarang di ponpes juga dibekali dan dapat mengembangkan keterampilan dan keahlian masing-masing," tuturnya.

Sementara itu Wakil Gubernur Taj Yasin mengungkapkan jumlah BLK komunitas pondok pesantren di Jawa Tengah pada tahun 2019 adalah 1.113 workshop. Sedangkan di tahun 2020, akan ditambah 2 ribu BLK Ponpes.

Wagub mengatakan, Pemprov Jateng siap melakukan pendampingan pelatihan untuk kemajuan BLK di ponpes Al Ikhlas Pati.

"Penempatan BLK di ponpes sudah tepat. Sesuai ajaran Rasulullah SAW untuk kemandirian. Di Jateng masih ada 500-600 ponpes yang harus mandiri," imbuhnya.

Lebih lanjut Taj Yasin mengatakan pendirian BLK di pondok pesantren saat ini, merupakan instruksi dari Presiden RI. Maka pemerintah provinsi, ke pemkab atau pemkot bahkan sampai ke desa harus satu jalur satu arah dengan pemerintahan pusat.

"Garis besarnya SDM Unggul Indonesia Maju. Dimana kita sekarang tidak hanya pembangunan infrastruktur saja melainkan mulai pengembangan atau membuat sumber daya manusia yang memiliki misi dan visi dalam pembangunan," tandasnya. (po2/PO/MK)