Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, Kamis (8/12), menghadiri penyerahan santuan kematian bagi keluarga pra sejahtera tahap IV di ruang Pragola Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.

Hadir pula dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati Indriyanto, dan Kabag Kesra Pramono.

"Kami turut berbelasungkawa. Dan kegiatan ini kami selenggarakan mengacu pada Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian Bagi Keluarga Prasejahtera di Kabupaten Pati", ujar Pj Bupati dalam sambutannya.

Penyerahan santunan ini, imbuh Henggar, juga merupakan wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk para ahli waris yang berasal dari keluarga kurang mampu.

"Alhamdulillah, pada penyerahan tahap IV ini, akan disampaikan santunan sebesar Rp 258 juta kepada 258 orang ahli waris dari 16 kecamatan", paparnya.

Ia pun menjelaskan bahwa masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang sebelumnya telah mengajukan proposal melalui aplikasi Pati Santun dan dinyatakan lolos verifikasi, akan menerima santunan sebesar Rp 1 juta secara non tunai melalui virtual account ahli waris secara utuh tanpa ada potongan biaya apapun.

"Meski mungkin tidak seberapa, namun saya berharap agar para ahli waris tidak sekedar melihat dari nominal santunan yang diberikan. Semoga santunan yang diterima oleh KPM dapat bermanfaat dan digunakan dengan sebaik mungkin", tambahnya.

Henggar juga berpesan, agar nantinya para penerima santunan memperhatikan tertib administrasi terkait batas waktu pencairan santunan.

Sementara itu Kepala Dinsos P3AKB Kabupaten Pati Indriyanto menambahkan, penyaluran santunan kematian bagi keluarga prasejahtera ini akan dilaksanakan secara simbolis kepada 50 penerima.

"Untuk penyerahan kali ini akan diserahkan secara simbolis kepada 50 perwakilan, dari 5 kecamatan, yakni Kecamatan Pati, Gabus, Margorejo, Wedarijaksa dan Tlogowungu", terangnya.

Indriyanto pun mengingatkan, agar santunan kematian bagi keluarga prasejahtera ini dapat dicairkan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

"Karena berdasar Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, apabila sampai batas waktu yang ditentukan yakni 30 hari sejak diterimanya surat pengantar santunan belum juga dicairkan, maka yang bersangkutan dianggap tidak bersedia menerima bantuan sehingga dikembalikan ke kas daerah", pungkasnya. (fn3 /FN /MK)